KOMNAS PEREMPUAN SEBAGAI STATE AUXIALIARY BODIES DI DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA PEREMPUAN DI INDONESIA

Laurensius Arliman S

Abstract


Kondisi wanita-wanita Indonesia yang memprihatinkan secara nasional, dimana pendidikan wanita-wanita Indonesia pada umumnya masih rendah, begitu pula dengan kualitas fisik yang rendah dan nonfisik yang kurang memadai, ditambah kondisi lingkungan sosial dan budaya sebagin besar masyarakat Indonesia yang kurang mendukung terhadap wanita, maka penegakan terhadap hak asasi manusia tidak terlaksana. Tragedi Mei 1998 mendesak Presiden untuk mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1998 sebagai landasan hukum Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. Komisi ini adalah sebuah institusi komisi independen hak asasi manusia yang dibentuk oleh negara untuk merespon isu hak-hak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Untuk mewujudkan penegakan hak asasi perempuan maka komisi ini memiliki tugas: a) penyebarluasan pemahaman, b) kajian dan penelitian, c) pemantauan, d) rekomendasi dan kerjasama regional dan internasional. 

Keywords


Hak Asasi Manusia, Komnas Perempuan, Lembaga Negara Independen, Indonesia

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.21154/justicia.v14i2.1228

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Laurensius Arliman S

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Diindeks oleh

http://onesearch.id/themes/ischolarly/images/logo-onesearch-icon.pnghttps://www.base-search.net/about/download/logo_224x57_white.gifhttp://journal.uinsgd.ac.id/public/site/images/dzarin/RB1.png

 


 

View Justicia Stats

JUSTICIA ISLAMICA: JURNAL KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo
Jl. Pramuka No. 156 Ronowijayan Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia

Map Coordinate: 7°51'46.9"S 111°29'31.2"E